Kebijakan Pemerintah untuk Pertanian

Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja.

 Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak

Sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka dan pasar bebas semakin menyebabkan harga barang pangan semakin melonjak hal ini jugas mempengaruhi harga pangan dalam negeri . Agar produksi pangan tetap berlanjut pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan tyang semakin melonjak tinggi .

Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan , ketahanan ekonomi dan ketahanan/ stabilitas politik nasional . Pengalaman tahun 1996 dan 1998 dimana terjadi goncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisi politik terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam waktu yang pendek . Untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut , pemerintah berupaya merumuskan kebijakan stabiitas harga pangan yang komprehensif dan dapat merespon beberapa perubahan lingkungan strategis seperti dinamika global dan perubahan sistem manajemen pemerintahan agar krisis ekonomi dan krisis politik tidak terulang kembali.

·         2.     PERTANIAN DI INDONESIA

• Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia

 • Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India

• Penghasil kopi nomor 4

• Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana

• Penghasil lada putih nomor 3

• Penghasil karet alam nomor 4,

• Penghasil cengkehnomor 1

• Penghasil sawit nomor 2

3. Dari Sisi Impor Tahun 2010 Indonesia masih impor:

 - Beras, gula, kedelai, gandum

- Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk,

- Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

4.  Tujuan Kebijakan Pertanian 

¨ Tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat

¨ Tingkat pendapatan petani meningkat

¨ Meningkatnya produksi dan efisiensi produksi

¨ Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif

¨ Memajukan pertanian

·         Kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.q Untuk stabilisasi harga input dan output 

6.. Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang Pertanian Mencakup Beberapa Hal:

• Kebijakan Harga

• Kebijakan Perdagangan

• Kebijakan Subsidi

• Kebijakan Struktural

• Kebijakan Pengaturan

• Kebijakan Fasilitas

• Kebijakan Intervensi

• Kebijakan Pemasaran

·          Penjatahan barang

¨ Pengawasan produk

¨ Marketing agreement

¨ Penetapan pajak, bea cukai

¨ Pembentukan pusat-pusat penelitian

¨ Penelitian dan pembangunan station percobaan

¨ Monopoli dan manipulasi oleh pemerintah

¨ Program Pemerintah Lain 

·          Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added).

¨ Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas

¨ Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas.

¨ Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani

¨ Strategi Kebijakan Pertanian  

·          Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah.

¨ Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand).

¨ Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya.

¨ Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah.  

·          Kebijakan-Kebijakan yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Era Orde Baru dan Reformasi dalam Pembangunan Pertanian.

1. Kebijakan Pertanian di Era Orde Baru

a. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

b. Revolusi Hijau Revolisi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produksi biji-bijian dari hasi penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari beragam varietas gandum, padi dan jagung yang membuat hasil panen komoditas meningkat di negara- negara berkembang.

c. Pembangunan Irigasi dan Produksi Padi

d. BIMAS, INMAS, INSUS dan Panca Usaha Pertanian.

 2. Kebijakan Pertanian di Era Reformasi

a. SRI (System of Rice Intensification) Perkembangan pdi SRI (System of Rice Intensification) yang terkenal dengan motonya “More Rice with Less Water” atau hasil beras meningkat dengan penggunaan air yang sedikit.

b. Pembangunan Pertanian Lahan Beririgasi Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan melalui azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

http://www.slideshare.net/CutEndangKurniasih/kebijakan-pemerintah-dalam-pembangunan-pertanian